RuangKaltim menyoroti pengungkapan jaringan uang palsu lintas provinsi yang berawal dari kecurigaan pemilik toko sembako di Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Kasus yang kembali menjadi perhatian pada 9 September 2026 itu menyeret tiga tersangka berinisial MS, DBS, dan ES. Polisi menyita uang palsu senilai Rp298,52 juta beserta berbagai alat produksi setelah penyelidikan berkembang dari Sidoarjo menuju Karanganyar, Jawa Tengah.
Pengungkapan bermula pada 2 Agustus 2026. Menurut keterangan Polresta Sidoarjo, MS datang ke sebuah toko sembako dan melakukan transaksi menggunakan uang pecahan Rp50.000 yang dicurigai palsu. Pemilik toko sudah mengenali pola tersebut karena MS diduga pernah melakukan transaksi serupa sebelumnya. Kecurigaan itu mendorong pemilik toko dan warga mengamankan MS lalu menghubungi petugas Polsek Taman.
Saat kejadian, MS membeli berbagai kebutuhan sembako dengan nilai lebih dari Rp1,5 juta. Polisi kemudian memeriksa uang yang digunakan serta meminta keterangan dari tersangka. Dari pemeriksaan awal, penyidik menemukan petunjuk bahwa uang tersebut tidak dibuat oleh MS sendiri. Ia diduga memperoleh lembaran palsu dari pihak lain yang berada di luar Jawa Timur.
Pesanan Berawal dari Media Sosial
Penyelidikan kemudian mengarah kepada DBS dan ES yang tinggal di Karanganyar. Polisi menyebut MS beberapa kali memesan uang palsu melalui sebuah akun Facebook sebelum komunikasi berlanjut lewat Messenger. Pola tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi pintu awal bagi aktivitas kriminal yang sebelumnya lebih banyak mengandalkan jaringan secara langsung.
Menurut catatan penyidik, MS menukar uang asli dalam jumlah tertentu untuk mendapatkan uang palsu dengan nilai lebih besar. Dalam salah satu transaksi, ia membayar Rp500.000 untuk memperoleh uang palsu senilai Rp2 juta. Ada pula transaksi Rp200.000 untuk mendapatkan Rp800.000, serta pembayaran Rp1 juta untuk memperoleh uang palsu senilai Rp8 juta.
Uang tersebut selanjutnya dikirim menggunakan jasa ekspedisi. Polisi menduga metode ini membuat pembeli dan pembuat tidak perlu bertemu langsung. Namun, pola pemesanan daring dan pengiriman paket juga meninggalkan jalur transaksi yang kemudian dapat membantu penyidik mengembangkan perkara.
MS juga diduga sempat membelanjakan uang palsu di toko yang sama pada 22 Juli 2026. Saat itu, ia membeli sejumlah rokok senilai sekitar Rp700.000 menggunakan pecahan Rp50.000. Percobaan berikutnya pada awal Agustus akhirnya membuka rangkaian kasus yang lebih besar.
Polisi Bergerak ke Karanganyar
Setelah mendapatkan keterangan dari MS, Tim Opsnal Polresta Sidoarjo mengembangkan perkara hingga Jawa Tengah. Polisi menelusuri jalur pengiriman paket serta pihak yang diduga terlibat dalam transaksi. Pada 4 Agustus malam, petugas mengamankan seorang pengemudi ojek online berinisial W yang diduga membawa paket berisi uang palsu menuju layanan ekspedisi.
Penyidik juga mendatangi seorang perempuan berinisial DCS yang diduga menerima transfer dari pemesan. Pengembangan tersebut kemudian mengarah ke DBS dan ES. Pada 5 Agustus sekitar pukul 00.15 WIB, polisi menangkap keduanya di Karanganyar.
Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan uang palsu dengan nilai total Rp298.520.000. Petugas turut menyita tiga mesin printer, tinta cetak, alat pres, bahan kertas, hologram, lem, cutter, perangkat pemanas kertas, alat tembus UV, pita uang, serta beberapa telepon genggam. Barang-barang tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena diduga berkaitan dengan produksi uang palsu.
Temuan itu menunjukkan bahwa kasus tidak berhenti pada peredaran di tingkat pengguna. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi uang palsu berdasarkan pesanan. Polresta Sidoarjo menyebut DBS dan ES berperan sebagai pembuat, sementara MS membeli lalu membelanjakan uang tersebut untuk memperoleh keuntungan.
Modus Mengincar Uang Kembalian
Cara kerja yang terungkap dalam kasus ini relatif sederhana. Pelaku menggunakan lembaran palsu untuk membeli barang sehingga dapat memperoleh barang sekaligus uang kembalian asli. Transaksi bernilai kecil atau menengah berpotensi membuat peredarannya lebih sulit dikenali apabila pemilik usaha tidak memeriksa uang yang diterima.
Toko sembako menjadi salah satu tempat yang rawan karena transaksi tunai dapat berlangsung cepat dengan jumlah pelanggan cukup tinggi. Dalam kasus Sidoarjo, kewaspadaan pemilik toko justru menjadi titik penting yang membawa polisi menuju jaringan lintas provinsi.
Informasi resmi Polda Jawa Timur mengenai kasus uang palsu menyebut pemesanan berlangsung melalui media sosial dan pengiriman memanfaatkan jasa ekspedisi. Perkembangan ini menunjukkan kejahatan konvensional dapat memanfaatkan saluran digital untuk memperluas jangkauan tanpa mengubah tujuan utamanya, yaitu memperoleh keuntungan secara ilegal.
Masyarakat dan pelaku usaha karena itu perlu lebih teliti ketika menerima uang tunai. Perbedaan tekstur kertas, kualitas cetak, warna, dan unsur pengaman dapat menjadi petunjuk awal. Uang yang mencurigakan sebaiknya tidak kembali digunakan untuk bertransaksi dan dapat dilaporkan kepada pihak berwenang.
Tiga Tersangka Terancam Hukuman Berat
Polisi menjerat ketiga tersangka menggunakan Pasal 374 serta Pasal 375 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut berkaitan dengan pemalsuan mata uang, penyimpanan uang yang diketahui palsu, serta pengedaran atau pembelanjaan uang palsu.
Berdasarkan keterangan dalam pengungkapan kasus, ancaman pidana bagi para tersangka dapat mencapai 15 tahun penjara. Proses penyidikan tetap penting untuk memastikan peran masing-masing pihak sekaligus menelusuri kemungkinan adanya pemesan maupun jaringan distribusi lain.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengungkapan kejahatan besar tidak selalu bermula dari operasi berskala besar. Kecurigaan seorang pemilik toko terhadap beberapa lembar uang justru membuka jalur penyelidikan hingga polisi menemukan pihak yang diduga memproduksi uang palsu di provinsi lain.
Dengan barang bukti hampir Rp300 juta serta berbagai alat produksi yang telah diamankan, penelusuran kini penting untuk mengetahui seberapa luas uang tersebut sempat beredar. Kasus Sidoarjo sekaligus menjadi pengingat bahwa ketelitian masyarakat saat melakukan transaksi tunai masih memiliki peran besar dalam memutus peredaran uang palsu.
