Ruang Kaltim mencatat kasus guidewire RSUD AWS Samarinda memasuki perkembangan baru setelah keluarga seorang pasien berusia 63 tahun melapor ke Polresta Samarinda. Polisi kini mulai mengumpulkan keterangan, dokumen medis, dan bukti lain untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara tersebut.
Laporan diterima kepolisian pada 7 Oktober 2026. Dalam keterangan terbaru pada 9 Oktober, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar menegaskan proses masih berada pada tahap pembuktian dan belum menyimpulkan adanya tindak pidana.
Kasus Guidewire RSUD AWS Mulai Didalami Polisi
Perkara berawal dari tindakan medis terhadap Ediyanto Wong, pasien yang rutin menjalani cuci darah di RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda.
Keluarga menyebut benda yang diduga merupakan kawat pemandu atau guidewire masih berada di tubuh pasien setelah tindakan intervensi jantung pada Februari 2026.
Informasi mengenai keberadaan benda tersebut diketahui setelah pasien menjalani pemeriksaan lanjutan.
Pihak keluarga kemudian meminta penjelasan dan menempuh beberapa jalur komunikasi sebelum akhirnya membawa persoalan tersebut ke kepolisian.
Penyidik tidak langsung menarik kesimpulan mengenai penyebab maupun tanggung jawab.
Fokus awal berada pada pengumpulan fakta medis serta keterangan dari pihak yang terlibat.
Menurut laporan Diksi, polisi telah menerima laporan resmi dan mulai menyiapkan pemeriksaan saksi.
Polisi Akan Periksa Tenaga Medis dan Keluarga
Rencana pemeriksaan mencakup sejumlah pihak.
Penyidik akan meminta keterangan keluarga pasien, perawat, serta tenaga medis yang mengetahui atau terlibat dalam proses penanganan.
Pihak rumah sakit di Singapura tempat pasien menjalani pemeriksaan lanjutan juga masuk dalam daftar sumber informasi yang akan didalami.
Hal tersebut penting karena penyidik membutuhkan gambaran utuh sebelum dan sesudah tindakan dilakukan di Samarinda.
Rekam medis menjadi bukti penting.
Catatan tersebut dapat menunjukkan kondisi pasien, alasan tindakan, tahapan prosedur, hingga perkembangan setelah intervensi.
Polisi juga berencana mengumpulkan dokumen dari RSUD AWS dan rumah sakit di Singapura.
Data tersebut nantinya dibandingkan dengan keterangan saksi serta pendapat ahli.
Rumah Sakit Minta Publik Tidak Terburu-buru Menyimpulkan
Pihak RSUD AWS sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai kasus tersebut.
Ketua Dewan Pengawas RSUD AWS Syahrir A. Pasinringi meminta publik tidak langsung menyebut perkara tersebut sebagai malapraktik.
Ia menilai penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran medis harus dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi.
Dalam penjelasan sebelumnya, pihak rumah sakit menyebut kondisi pasien saat tindakan berada dalam situasi kegawatdaruratan.
Karena itu, keputusan medis perlu dilihat dalam konteks keadaan klinis ketika prosedur dilakukan.
Perbedaan pandangan antara keluarga dan pihak rumah sakit inilah yang kini menjadi bagian dari materi yang perlu diuji.
Proses hukum akan memisahkan dugaan, pendapat, dan fakta yang dapat dibuktikan.
PERKI: Komplikasi Tidak Otomatis Berarti Kelalaian
Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PP PERKI juga memberikan tanggapan.
Organisasi tersebut menyebut fragmen guidewire yang tertinggal merupakan salah satu komplikasi yang dikenal dalam prosedur intervensi koroner.
Namun, keberadaan komplikasi tersebut tidak otomatis membuktikan adanya kelalaian.
Menurut keterangan PP PERKI, penilaian harus dilakukan berdasarkan bukti, kondisi klinis pasien, standar profesi, dan proses pemeriksaan yang berwenang.
Pernyataan tersebut menjadi konteks penting.
Kasus medis tidak dapat dinilai hanya dari hasil akhir suatu prosedur.
Penyidik tetap perlu mengetahui bagaimana prosedur dilakukan dan apakah keputusan tenaga medis sesuai dengan standar yang berlaku.
Polisi Perlu Koordinasi dengan Majelis Disiplin
Kapolresta Samarinda menyebut penanganan perkara tenaga medis memiliki mekanisme khusus.
Penyidik perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Koordinasi dengan lembaga disiplin profesi menjadi salah satu tahapan penting.
Rekomendasi dari majelis terkait dapat membantu menjelaskan apakah suatu tindakan masuk dalam komplikasi medis yang dapat terjadi atau terdapat persoalan yang perlu diproses lebih lanjut.
Pendekatan tersebut membuat penyidikan berbeda dari perkara pidana biasa.
Penilaian ahli medis memegang peran besar karena banyak fakta teknis tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pemeriksaan umum.
Keluarga Sebelumnya Tempuh Jalur Mediasi
Sebelum membuat laporan polisi, keluarga telah mencoba menyelesaikan persoalan melalui komunikasi dan mediasi.
Rapat dengar pendapat juga sempat berlangsung di DPRD Kalimantan Timur.
Namun, menurut pihak keluarga, proses tersebut belum memberikan kepastian yang mereka harapkan.
Laporan kemudian disampaikan ke Polresta Samarinda.
Langkah tersebut membuat perkara berpindah dari polemik pelayanan medis menjadi proses hukum yang memerlukan pembuktian formal.
Meski demikian, laporan polisi bukan bukti bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana.
Penyidik tetap harus menguji seluruh unsur.
Publik Perlu Menunggu Hasil Pemeriksaan
Kasus ini mendapat perhatian karena menyentuh dua hal sensitif sekaligus, yakni pelayanan kesehatan dan pertanggungjawaban hukum.
Informasi yang beredar perlu disampaikan secara hati-hati.
Istilah seperti kelalaian atau malapraktik tidak seharusnya digunakan sebagai kesimpulan sebelum lembaga berwenang menyelesaikan pemeriksaan.
Saat ini, fakta yang dapat dipastikan adalah laporan telah diterima dan penyidik mulai melakukan pembuktian.
Pihak rumah sakit serta organisasi profesi juga telah memberikan penjelasan dari sudut pandang medis.
Tahap berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan dokumen, saksi, dan ahli.
Kasus guidewire RSUD AWS dengan demikian masih berada dalam proses.
Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran baru dapat dibuat setelah penyidikan serta penilaian profesional selesai.













