RuangKaltim menyoroti rencana pemerintah memperluas sistem perlindungan sosial berbasis digital kepada sekitar 50 juta warga Indonesia dari kelompok desil 1 hingga 5. Pemerintah menargetkan sistem tersebut mulai diluncurkan secara nasional pada Oktober 2026, sementara penyaluran bantuan melalui rekening penerima mulai diuji pada kuartal pertama 2027. Fokus utama saat ini berada pada pembenahan data, keamanan sistem, serta kesiapan layanan menghadapi puluhan juta pengguna secara bersamaan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kelompok sasaran berasal dari rumah tangga dengan kondisi ekonomi paling rentan hingga menengah bawah berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Jumlah penerima bahkan masih berpotensi bertambah setelah proses perbaikan data selesai.
Bantuan Akan Masuk Langsung ke Rekening
Perubahan besar dalam sistem ini terletak pada cara pemerintah menyalurkan bantuan. Ke depan, pemerintah ingin mengurangi pola subsidi berbasis produk dan mengarahkan bantuan langsung kepada masyarakat melalui rekening masing-masing.
Luhut menyebut sekitar 50 juta warga yang masuk kelompok sasaran akan mendapat bantuan melalui sistem tersebut. Pemerintah ingin dana benar-benar tiba kepada orang yang memenuhi kriteria dan mengurangi kemungkinan bantuan salah sasaran.
Skema Perlinsos Digital juga akan terhubung dengan data kependudukan. Identitas penerima menjadi salah satu dasar verifikasi sebelum bantuan masuk ke rekening.
Cara tersebut membuat rekening bank tidak hanya berfungsi sebagai sarana menerima dana. Sistem perbankan juga menjadi bagian dari proses identifikasi dan pencatatan penyaluran sehingga pemerintah mempunyai jejak transaksi yang lebih jelas.
Namun pemerintah belum langsung menerapkan penyaluran berskala penuh pada Oktober. Bulan tersebut lebih banyak menjadi momentum peluncuran sistem, sedangkan distribusi bantuan melalui rekening baru masuk tahap uji pada awal 2027.
Data Penerima Masih Terus Dibenahi
Masalah data menjadi salah satu alasan pemerintah tidak ingin terburu-buru. DTSEN akan menjadi fondasi utama untuk menentukan kelompok penerima.
DEN bersama Badan Pusat Statistik saat ini memperbaiki akurasi basis data tersebut. Pemerintah juga memakai teknologi kecerdasan buatan buatan dalam negeri untuk membantu proses pemadanan dan pemeriksaan informasi.
Langkah ini penting karena kesalahan data dapat menghasilkan dua persoalan sekaligus. Orang yang sebenarnya berhak bisa tidak masuk daftar, sementara warga yang sudah tidak memenuhi kriteria masih mungkin menerima bantuan.
Pada tahap sebelumnya, program Perlinsos Digital bahkan menemukan banyak pendaftar yang setelah proses verifikasi ternyata tidak memenuhi syarat. Data Kementerian Sosial pada Juli menunjukkan ratusan ribu keluarga telah mendaftar dan sebagian besar masih harus melewati pemeriksaan kelayakan.
Pemerintah karena itu menyediakan mekanisme sanggah. Jika masyarakat merasa seharusnya berhak menerima bantuan tetapi data menunjukkan hasil berbeda, mereka dapat mengajukan koreksi melalui sistem.
Verifikasi Wajah Jadi Bagian Sistem
Perlinsos Digital juga menggunakan verifikasi identitas berbasis wajah. Penerima harus mendaftarkan diri dan merekam wajah sebagai bagian dari proses autentikasi.
Teknologi ini bertujuan mengurangi penyalahgunaan identitas serta memastikan satu penerima terhubung dengan data kependudukan yang benar. Namun penggunaan biometrik otomatis membawa perhatian baru terhadap keamanan data pribadi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan sistem perlu memiliki kemandirian dalam pengelolaan data. Pemerintah juga harus memastikan informasi sensitif milik puluhan juta warga tidak mudah bocor atau digunakan tanpa kewenangan.
Dengan skala 50 juta pengguna, gangguan kecil sekalipun dapat berdampak besar. Karena itu, aspek teknologi mendapat perhatian sama pentingnya dengan akurasi penerima.
Sistem Diuji Menahan 50 Juta Pengguna
Kemkomdigi bersama Badan Siber dan Sandi Negara kini melakukan uji ketahanan terhadap sistem tersebut. Pengujian mencakup kemampuan server menghadapi lonjakan akses, keamanan, hingga waktu respons ketika banyak pengguna masuk secara bersamaan.
Meutya mengatakan pemerintah perlu memastikan sistem tetap bekerja ketika puluhan juta orang mengakses layanan dalam periode yang sama.
Uji coba tersebut berlangsung bersamaan dengan perluasan implementasi di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menggunakan periode ini untuk mencari kelemahan teknis sebelum penerapan nasional.
Digitalisasi bansos sendiri telah berkembang secara bertahap. Pemerintah sebelumnya menjalankan uji coba di Banyuwangi, kemudian memperluas implementasi ke puluhan daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Pendaftaran Bisa Lebih Cepat dan Murah
Salah satu keuntungan yang pemerintah tawarkan adalah proses administrasi yang lebih sederhana. Sebelum digitalisasi, masyarakat dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan kelayakan.
Komdigi menyebut sejumlah proses yang sebelumnya dapat berlangsung antara 75 hingga 200 hari kini berpotensi selesai dalam hitungan menit setelah sistem pemerintah saling terhubung.
Masyarakat juga tidak perlu berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah memungkinkan informasi dari beberapa instansi saling terhubung sesuai kewenangan.
Selain mempercepat proses, perubahan tersebut dapat mengurangi biaya transportasi, fotokopi dokumen, serta waktu kerja yang hilang ketika warga harus mendatangi kantor pelayanan.
Target Ketepatan Bansos Mencapai 90 Persen
Pemerintah menargetkan digitalisasi mampu meningkatkan akurasi penyaluran hingga sekitar 90 persen. Luhut sebelumnya menilai masih terdapat persoalan besar dalam ketepatan penerima pada sistem yang berjalan selama ini.
Jika target itu tercapai, dampaknya tidak hanya terasa pada penerima. APBN juga berpotensi menjadi lebih efisien karena dana bantuan dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Namun ketepatan sistem bergantung pada kualitas data. Teknologi secanggih apa pun tidak akan menghasilkan keputusan akurat jika informasi dasarnya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.
Karena itu, pembaruan kondisi ekonomi keluarga harus menjadi proses berkelanjutan. Seseorang yang tahun ini masuk kategori miskin belum tentu berada dalam kondisi yang sama dua atau tiga tahun kemudian, begitu pula sebaliknya.
Digitalisasi Bukan Tanpa Tantangan
Transformasi bansos dalam skala 50 juta orang merupakan proyek besar. Pemerintah harus menangani kualitas data, perlindungan informasi pribadi, rekening penerima, akses internet, kemampuan masyarakat menggunakan layanan digital, serta mekanisme pengaduan.
Persoalan akses juga tidak boleh diabaikan. Sebagian penerima tinggal di daerah dengan koneksi internet terbatas atau belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Sistem tetap membutuhkan dukungan agen serta layanan tatap muka agar transformasi tidak justru menciptakan hambatan baru.
Pemerintah saat ini memiliki waktu hingga peluncuran nasional pada Oktober untuk memperbaiki berbagai sisi tersebut. Tahap yang lebih menentukan kemudian datang pada awal 2027 ketika bantuan mulai bergerak langsung melalui rekening.
Bansos digital pada akhirnya bukan sekadar memindahkan formulir dari kertas ke layar. Keberhasilannya akan terlihat dari hal yang lebih sederhana: apakah warga yang berhak benar-benar menerima bantuan dengan cepat, aman, dan tanpa prosedur yang menyulitkan. Jika tiga hal tersebut tercapai, transformasi ini dapat menjadi perubahan besar dalam cara pemerintah menjalankan perlindungan sosial di Indonesia.
