RuangKaltim mencatat kasus kriminal terbaru di Riau yang menyentuh langsung keselamatan pengguna jalan. Polres Siak membongkar jaringan pemalsuan Surat Izin Mengemudi yang beroperasi sejak sekitar Juni 2026. Delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara penyidik masih memburu pihak lain yang diduga terlibat. Polisi memperkirakan sekitar 500 SIM palsu telah beredar di berbagai daerah di Riau.
Pengungkapan berlangsung bertahap sejak akhir Agustus hingga awal September. Polisi menemukan jaringan dengan pembagian tugas yang cukup lengkap, mulai dari pemasok kartu bekas, editor identitas, pencetak dokumen, pemasaran melalui media sosial, hingga kurir yang menyerahkan SIM kepada pemesan.
Kasus Bermula dari Temuan SIM Palsu di Siak
Penyelidikan bermula dari informasi mengenai peredaran SIM palsu di Desa Suka Mulia, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pada 28 Agustus. Petugas kemudian menangkap seorang tersangka saat hendak menyerahkan lima SIM C kepada pemesan. Penangkapan tersebut membuka jalur penyelidikan menuju Pekanbaru.
Tim selanjutnya mengamankan sejumlah orang yang diduga berperan sebagai perantara, pencetak, editor, dan pemasok. Salah satu lokasi yang diperiksa polisi merupakan tempat percetakan di Pekanbaru yang diduga digunakan untuk memproduksi tampilan SIM palsu.
Dari rangkaian pemeriksaan itu, penyidik memperkirakan sedikitnya 33 SIM palsu beredar di wilayah hukum Siak. Jumlah yang tersebar di berbagai daerah Riau diduga jauh lebih besar, yakni sekitar 500 lembar. Angka tersebut masih merupakan hasil penyidikan kepolisian dan dapat berubah jika ditemukan jaringan atau pemesan baru.
SIM Bekas Diduga Dipakai sebagai Bahan Baku
Salah satu temuan penting menyangkut bahan yang digunakan untuk membuat dokumen palsu. Polisi menduga jaringan memanfaatkan kartu SIM lama atau bekas, kemudian menghapus identitas pemilik sebelumnya sebelum menempelkan data baru.
Riau Pos melaporkan bahwa salah satu tersangka diduga mengambil material SIM lama dari gudang arsip Riau Safety Driving Centre di Rumbai. Polisi kemudian menyita puluhan blangko atau kartu bekas bersama perangkat komputer, printer warna, kendaraan, dan perlengkapan lain.
Teknik tersebut membuat dokumen memiliki bentuk fisik yang menyerupai SIM asli. Identitas pemesan diedit menggunakan perangkat digital, lalu dicetak pada stiker bening sesuai ukuran kartu sebelum ditempelkan pada material yang telah disiapkan.
Pengungkapan yang diberitakan ANTARA News juga menunjukkan proses produksi tidak berlangsung di satu titik saja. Pembagian peran membuat pemesan, editor, pemasok bahan, dan pencetak dapat berada di lokasi berbeda.
Barcode Dibuat agar Terlihat Meyakinkan
Jaringan tersebut tidak hanya mengubah nama dan foto. Polisi menyebut pelaku membuat barcode sehingga ketika dipindai dapat menampilkan data identitas pemilik dengan tampilan yang menyerupai informasi resmi.
Calon pembeli cukup mengirim foto dan KTP kepada pihak yang menawarkan jasa. Data tersebut kemudian diolah sebelum masuk ke proses pencetakan. Metode ini dapat membuat masyarakat awam sulit membedakan dokumen palsu hanya dari tampilan luarnya.
Namun barcode yang dapat menampilkan nama tidak otomatis menjadikan SIM sah. Validitas SIM bergantung pada penerbitan resmi melalui sistem administrasi kepolisian dan pemenuhan persyaratan yang diatur undang-undang.
Perpol Nomor 5 Tahun 2021 mensyaratkan pemohon SIM baru memenuhi pemeriksaan kesehatan, psikologi, serta lulus ujian teori dan praktik. Dengan kata lain, membeli dokumen melalui pihak tidak resmi tidak menggantikan proses tersebut.
Dipasarkan lewat WhatsApp dan Facebook
Cara pemasaran jaringan ini relatif sederhana. Polisi menemukan penawaran jasa melalui status WhatsApp, Facebook Marketplace, serta perantara dari orang ke orang. Model semacam ini memungkinkan promosi menyebar tanpa membutuhkan lokasi usaha khusus.
Tarif berbeda menurut jenis SIM. Polisi menyebut SIM C ditawarkan sekitar Rp550 ribu, SIM A Rp750 ribu, SIM B1 sekitar Rp1,2 juta, SIM B1 Umum Rp1,5 juta, dan SIM B2 Umum sekitar Rp1,7 juta.
Harga tersebut bukan tarif resmi penerbitan SIM. Sebagai pembanding, informasi layanan Korlantas Polri menunjukkan penerbitan maupun perpanjangan SIM memiliki prosedur dan biaya resmi yang ditentukan pemerintah serta dilakukan melalui Satpas atau saluran pelayanan yang diakui.
Perbedaan ini penting karena masyarakat terkadang tergiur penawaran yang menjanjikan SIM tanpa ujian. Selain berisiko memperoleh dokumen tidak sah, pembeli juga menyerahkan KTP dan foto kepada jaringan yang tidak memiliki otoritas mengelola data tersebut.
Delapan Tersangka Punya Peran Berbeda
Penyidik menyebut delapan tersangka memiliki fungsi berbeda. Ada pihak yang diduga memasok material kartu, menjual kembali blangko, mengedit identitas, mencetak, mencari pelanggan melalui media sosial, serta mengantar dokumen kepada pemesan.
Pembagian tugas itu menjadi alasan kasus berkembang dari pemalsuan dokumen individual menjadi penyelidikan jaringan. Polisi masih mendalami daerah mana saja yang menjadi lokasi peredaran sekaligus menelusuri orang lain yang diduga terlibat.
Para tersangka dijerat dengan ketentuan pemalsuan surat dalam KUHP. Menurut keterangan Polres Siak, ancaman pidana dalam konstruksi perkara yang digunakan penyidik dapat mencapai enam tahun penjara. Status mereka masih tersangka sehingga penentuan bersalah atau tidak nantinya berada pada proses pengadilan.
SIM Palsu Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Dampak kasus ini tidak berhenti pada pemalsuan kartu. SIM berfungsi sebagai bukti bahwa pengemudi telah memenuhi persyaratan administratif, kesehatan, dan kompetensi tertentu sebelum mendapatkan izin berkendara.
Undang-Undang Lalu Lintas mensyaratkan pemohon memenuhi batas usia, administrasi, kesehatan jasmani dan rohani, serta lulus pengujian. Persyaratan tersebut berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang mengoperasikan kendaraan secara aman.
Karena itu, seseorang yang menggunakan SIM palsu berpotensi berada di jalan tanpa pernah menjalani tahapan kompetensi yang diwajibkan. Kondisi tersebut menjadikan perkara ini relevan bukan hanya sebagai kasus dokumen palsu, tetapi juga sebagai persoalan keselamatan lalu lintas.
Polisi Masih Menelusuri Sebaran Dokumen
Hingga 17 September 2026, polisi belum menyatakan penyidikan selesai. Wilayah penyebaran sekitar 500 dokumen masih didalami dan sedikitnya satu pihak yang disebut memiliki peran dalam produksi masih dicari.
Jumlah akhir SIM palsu yang benar-benar beredar juga masih membutuhkan verifikasi lanjutan. Angka sekitar 500 berasal dari hasil penyidikan dan keterangan yang diperoleh polisi dari jaringan tersebut, sementara barang bukti fisik yang diamankan jumlahnya lebih sedikit.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat agar masyarakat tidak menggunakan jasa pembuatan SIM dari akun media sosial, perantara pribadi, atau pihak yang menjanjikan dokumen tanpa prosedur resmi. Jika SIM diterbitkan melalui jalur yang sah, statusnya tercatat dalam sistem kepolisian dan pemohon melewati tahapan yang dirancang untuk memastikan kelayakan berkendara.













