RuangKaltim mencatat perubahan terbaru dalam penataan pembelian Biosolar bersubsidi di Samarinda. Pemerintah kota kini menyiapkan sistem antrean berbasis digital setelah rencana pengambilan nomor secara langsung melalui Dinas Perhubungan mendapat keberatan dari para pengemudi truk. Skema baru belum langsung berlaku karena mekanisme teknis masih dimatangkan dan pemerintah masih menunggu aturan pelaksanaannya.
Perubahan tersebut menjadi babak baru dari persoalan antrean Biosolar yang sudah berlangsung selama beberapa bulan. Pemerintah ingin memastikan BBM bersubsidi diterima kendaraan yang memenuhi persyaratan, sementara pengemudi meminta mekanisme pengawasan tidak justru menambah waktu dan biaya operasional.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu menjelaskan bahwa nomor antrean nantinya tidak lagi mengharuskan sopir datang secara fisik hanya untuk mengambil nomor. Melalui sistem digital yang sedang dikembangkan, proses tersebut diharapkan dapat berjalan lebih praktis. Namun, rincian mengenai cara pendaftaran, waktu pengambilan nomor, dan tahapan verifikasi masih menunggu keputusan final.
Skema Lama Memicu Keberatan Sopir
Persoalan mulai memanas ketika Dishub menyiapkan penataan baru untuk pembelian Biosolar. Dalam konsep awal, kendaraan angkutan harus memperoleh nomor antrean setelah dokumen serta kondisi kendaraan diperiksa.
Rencana itu dikaitkan dengan validitas Fuel Card, masa berlaku uji berkala atau KIR, serta penertiban kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan.
Pada akhir Juli 2026, Dishub menyebut terdapat 5.095 Fuel Card yang menjadi sasaran pemblokiran. Sekitar 3.900 di antaranya terkait kendaraan dengan masa uji berkala yang sudah kedaluwarsa, sedangkan sekitar seribu lainnya disebut tidak mempunyai data uji berkala yang sesuai.
Pemerintah menilai pemeriksaan diperlukan agar subsidi lebih tepat sasaran sekaligus membantu mengurai antrean panjang di SPBU. Permasalahan Biosolar di Samarinda memang tidak hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar. Kendaraan yang menunggu giliran kerap memenuhi badan jalan dan berdampak pada arus lalu lintas.
Para sopir kemudian menyampaikan keberatan terhadap beberapa bagian dari kebijakan tersebut. Aksi pada 24 Agustus melibatkan ratusan pengemudi dan kendaraan angkutan. Mereka mempersoalkan pemblokiran Fuel Card, mekanisme antrean, hingga penerapan aturan terhadap kendaraan angkutan.
Antrean Fisik Kini Ditinggalkan
Perubahan paling jelas dari perkembangan terbaru adalah rencana meninggalkan mekanisme pengambilan nomor secara konvensional.
Dishub menyebut digitalisasi masih berada dalam tahap pematangan. Artinya, sopir belum perlu menganggap sistem digital tersebut sudah resmi berlaku sebelum pemerintah mengumumkan waktu pelaksanaan serta petunjuk penggunaannya.
Untuk sementara, mekanisme berjalan seperti sebelumnya. Pemerintah juga menunggu surat edaran yang menjadi dasar pelaksanaan skema baru.
Langkah digital dapat mengurangi kebutuhan pengemudi berpindah lokasi hanya untuk mengurus nomor antrean. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada desain sistem.
Sistem perlu mampu mengenali kendaraan yang memiliki hak membeli Biosolar, mengecek status Fuel Card, dan mengarahkan pengemudi tanpa menciptakan antrean digital baru yang sulit dipahami.
Aspek akses juga penting. Tidak semua pengemudi menggunakan perangkat atau layanan internet dengan kondisi yang sama. Karena itu, prosedur bantuan bagi sopir yang mengalami kendala teknis menjadi bagian yang perlu dijelaskan ketika sistem diluncurkan.
Ratusan Fuel Card Mulai Dibuka Kembali
Pemblokiran Fuel Card tidak otomatis bersifat permanen.
Laporan terbaru menyebut sekitar 4.900 kartu masih berada dalam status pemblokiran, sementara sekitar 290 kendaraan sudah mendapatkan kembali akses setelah melalui verifikasi. Sebanyak 79 kendaraan juga disebut masuk dalam proses terkait sistem E-GSMS dan pengujian kendaraan bermotor.
Perbedaan angka dengan target awal 5.095 kartu perlu dipahami sebagai perkembangan proses verifikasi, bukan dua data yang berdiri sendiri.
Pemilik kendaraan masih mempunyai kesempatan melengkapi persyaratan agar status kartu dapat dipulihkan apabila kendaraan memang memenuhi ketentuan.
Sebelumnya, pemerintah juga menekankan bahwa sopir yang sudah memenuhi uji KIR harus memperoleh pelayanan. Dalam aturan Fuel Card yang disampaikan Pemkot Samarinda, pengelolaan kartu diminta berjalan transparan dan tidak menghambat pengemudi yang secara administrasi telah memenuhi persyaratan.
Masalah Utamanya Lebih Besar dari Nomor Antrean
Digitalisasi hanya mengubah cara memperoleh giliran. Kebijakan tersebut belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan Biosolar.
Pemerintah masih harus memastikan data kendaraan akurat, distribusi kuota antarlokasi sesuai kebutuhan, dan pengawasan mampu mencegah penyalahgunaan subsidi.
Pengemudi di sisi lain membutuhkan kepastian mengenai berapa lama proses verifikasi berlangsung dan apa yang harus dilakukan ketika Fuel Card terblokir.
Informasi mengenai stok setiap SPBU juga menentukan efektivitas antrean. Sistem tidak banyak membantu apabila pengemudi mendapat nomor tetapi bahan bakar di lokasi tujuan sudah tidak tersedia.
Konsep awal pemerintah memang mengarah pada pemanfaatan data kuota untuk menghindari penumpukan kendaraan pada satu SPBU. Kendaraan dapat diarahkan ke titik lain ketika alokasi pada sebuah lokasi sudah habis.
Digitalisasi Harus Memangkas Proses
Bagi sopir angkutan, waktu antre berhubungan langsung dengan produktivitas. Semakin lama kendaraan berhenti, semakin sedikit perjalanan yang dapat diselesaikan.
Hal itu menjelaskan mengapa mekanisme pembelian Biosolar menjadi isu sensitif bagi sektor angkutan.
Sistem digital akan memberi manfaat apabila mampu memangkas tahapan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Pengemudi idealnya bisa mengetahui status kelayakan kendaraan, jadwal antrean, dan lokasi pengisian tanpa harus bolak-balik mengurus administrasi.
Pemerintah juga membutuhkan data yang sama untuk mengidentifikasi pola pembelian tidak wajar.
Dengan demikian, digitalisasi sebenarnya dapat mempertemukan dua kepentingan: akses yang lebih mudah bagi kendaraan yang berhak dan pengawasan lebih kuat terhadap distribusi BBM subsidi.
Waktu Penerapan Belum Final
Bagian yang perlu diperhatikan masyarakat saat ini adalah status kebijakan.
Dishub belum mengumumkan tanggal final kapan sistem digital mulai digunakan. Mekanismenya juga masih dimatangkan sambil menunggu surat edaran pemerintah kota.
Karena itu, pengemudi sebaiknya mengikuti pengumuman resmi dan tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar melalui grup percakapan.
Beberapa kali perubahan jadwal sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan masih menyesuaikan hasil evaluasi serta aspirasi lapangan.
Persoalan Biosolar Samarinda kini memasuki tahap yang lebih konkret. Setelah perdebatan mengenai Fuel Card dan antrean fisik, pemerintah memilih pendekatan digital sebagai jalan berikutnya.
Keberhasilan tidak cukup dinilai dari hadirnya aplikasi atau sistem baru. Ukuran paling nyata adalah apakah antrean di jalan berkurang, pengemudi yang memenuhi syarat lebih mudah memperoleh BBM, sera Biosolar subsidi dapat sampai kepada kendaraan yang memang berhak menerimanya.

















