RuangKaltim merangkum perkembangan terbaru konflik Sarwendah dan Ruben Onsu yang kembali menyita perhatian publik. Perselisihan yang sebelumnya berpusat pada hak asuh anak kini melebar ke masalah harta bersama dan cicilan rumah. Kuasa hukum Sarwendah menyebut terdapat kewajiban pembayaran yang hingga April 2026 mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Pihak Sarwendah pun membuka kemungkinan mengirim somasi kepada Ruben jika kewajiban yang mereka klaim tercantum dalam perjanjian tidak selesai.
Konflik Melebar dari Hak Asuh ke Rumah
Babak baru konflik keduanya muncul setelah Jaenudin, kuasa hukum Sarwendah, berbicara mengenai aset yang tercantum dalam perjanjian pascaperceraian. Ia mengatakan rumah di kawasan BDN dan Rempoa masuk dalam aset yang menjadi hak kliennya berdasarkan sebuah akta notaris.
Persoalannya, beberapa aset tersebut masih berkaitan dengan kewajiban kepada bank. Pihak Sarwendah mengklaim pembayaran cicilan seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.
Isi Akta 39 menjadi bagian penting dalam konflik ini karena mengatur pembagian sejumlah aset setelah keduanya berpisah.
Menurut Jaenudin, selain rumah, terdapat kendaraan yang tercantum dalam akta tersebut. Setelah kewajiban kepada bank selesai, pihak Ruben juga disebut perlu menjalankan proses administratif agar kepemilikan aset berpindah sesuai kesepakatan.
Angka Rp1,4 Miliar Jadi Sorotan
Perhatian publik semakin besar setelah muncul angka sekitar Rp1,4 miliar.
Menurut pihak Sarwendah, angka tersebut merupakan outstanding kewajiban rumah sampai April 2026. Karena aset masih menjadi agunan, keterlambatan pembayaran dianggap berpotensi membawa konsekuensi terhadap rumah yang seharusnya menjadi bagian Sarwendah.
Jaenudin kemudian menyebut kemungkinan somasi sebagai salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meminta pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian.
Namun angka itu berasal dari keterangan pihak Sarwendah dan dokumen yang mereka pegang. Karena konflik belum mendapatkan putusan baru dari pengadilan, klaim mengenai kewajiban tersebut masih menjadi bagian dari perselisihan kedua pihak.
Ruben Menolak Disebut Wanprestasi
Pihak Ruben Onsu mempunyai pandangan berbeda.
Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben menolak anggapan bahwa dirinya dapat langsung disebut melakukan wanprestasi. Minola berpendapat persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban yang menurut pihak Ruben juga harus Sarwendah jalankan.
Salah satu yang mereka soroti adalah akses Ruben untuk bertemu dan berkumpul dengan anak-anak.
Menurut Minola, kliennya merasa sejumlah hak yang terdapat dalam kesepakatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pihak Ruben kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan keputusan menghentikan pembayaran cicilan rumah.
Artinya, kedua pihak saat ini sama-sama menggunakan Akta 39 sebagai dasar untuk menjelaskan posisi masing-masing.
Mediasi Hak Asuh Juga Gagal
Di tengah persoalan rumah, konflik mengenai anak juga belum selesai.
Proses mediasi dalam gugatan hak asuh sebelumnya dinyatakan tidak mencapai kesepakatan. Kuasa hukum Ruben mengatakan kliennya sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila pengasuhan anak tetap bersama Sarwendah, tetapi Ruben menginginkan akses bertemu anak tanpa hambatan berlebihan.
Pihak Ruben mengklaim terdapat sejumlah syarat yang membuat mediasi sulit menemukan titik temu, termasuk persoalan kesehatan sebelum pertemuan dengan anak.
Keterangan tersebut merupakan versi pihak Ruben. Perselisihan mengenai akses anak tetap menjadi materi yang perlu mendapat penilaian melalui proses hukum, bukan kesimpulan dari pernyataan salah satu kubu saja.
Nafkah Anak Ikut Masuk Perdebatan
Masalah semakin kompleks karena nafkah anak juga ikut muncul dalam perseteruan.
Pihak Sarwendah menilai keputusan menahan nafkah bukan langkah yang tepat meski Ruben merasa haknya untuk bertemu anak tidak terpenuhi. Kuasa hukum Sarwendah berpendapat apabila ada pelanggaran dalam perjanjian, penyelesaiannya seharusnya berjalan melalui mekanisme hukum tersendiri.
Sementara pihak Ruben sebelumnya mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan konflik hak pengasuhan dan permintaan rincian biaya kebutuhan anak.
Perbedaan pandangan ini membuat sengketa keduanya tidak lagi sederhana. Persoalan anak, nafkah, rumah, dan pembagian aset saling bersinggungan meski masing-masing memiliki aspek hukum berbeda.
Akta 39 Jadi Pusat Konflik
Nama Akta 39 terus muncul karena dokumen tersebut menjadi dasar yang sering disebut kedua pihak.
Menurut pihak Sarwendah, rumah di BDN dan Rempoa serta sejumlah kendaraan telah menjadi hak Sarwendah. Pembayaran kewajiban kepada bank dan proses balik nama juga diklaim memiliki pengaturan yang jelas.
Pihak Ruben tidak menolak keberadaan kesepakatan tersebut, tetapi mempersoalkan apakah kewajiban dalam dokumen itu telah berjalan secara seimbang.
Inilah yang kemungkinan menjadi titik utama jika konflik benar-benar berkembang menjadi gugatan wanprestasi. Pengadilan nantinya perlu melihat isi perjanjian secara utuh, bukan hanya satu kewajiban tertentu.
Somasi Belum Berarti Gugatan
Rencana somasi yang muncul dalam pemberitaan juga perlu dipahami secara tepat.
Somasi pada dasarnya merupakan teguran atau permintaan agar pihak lain memenuhi suatu kewajiban sebelum sengketa berkembang lebih jauh. Karena itu, rencana somasi Sarwendah belum berarti pengadilan sudah memutus Ruben melakukan pelanggaran.
Pihak Sarwendah masih menyampaikan bahwa langkah tersebut sedang mereka persiapkan untuk melindungi hak atas aset yang menurut mereka sudah tercantum dalam kesepakatan.
Ruben melalui kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan bantahan terhadap label wanprestasi, sehingga publik saat ini mendapatkan dua versi berbeda mengenai sumber masalah.
Konflik Pascaperceraian Makin Rumit
Dari sisi hiburan, kasus ini menjadi ramai karena memperlihatkan bagaimana perceraian publik figur dapat terus memunculkan persoalan baru setelah putusan resmi keluar.
Awalnya perhatian lebih banyak mengarah pada anak. Kini aset, cicilan rumah, nafkah, dan perjanjian tertulis ikut menjadi bagian besar dari pemberitaan.
Situasi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembagian harta setelah perceraian tidak selalu selesai ketika pihak-pihak telah membuat perjanjian. Pelaksanaan setiap kewajiban tetap menentukan apakah kesepakatan tersebut berjalan sesuai rencana.
Dalam kasus Ruben dan Sarwendah, keduanya memiliki penafsiran berbeda mengenai siapa yang lebih dulu tidak memenuhi kewajiban.
Publik Menunggu Langkah Berikutnya
Hingga Rabu, 9 September 2026, perhatian kini tertuju pada apakah pihak Sarwendah benar-benar mengirim somasi dan apakah sengketa kemudian bergerak menuju gugatan baru.
Sementara itu, proses hak asuh anak juga masih menjadi persoalan tersendiri setelah mediasi tidak menghasilkan titik temu.
Karena banyak pernyataan berasal dari kuasa hukum masing-masing pihak, perkembangan selanjutnya perlu melihat dokumen resmi dan proses pengadilan agar tidak mencampurkan klaim dengan fakta hukum.
Yang jelas, konflik Sarwendah dan Ruben Onsu kini memasuki fase yang lebih rumit. Bukan hanya hubungan dengan anak yang menjadi perdebatan, tetapi juga kewajiban finansial dan kepemilikan aset bernilai besar. Jika somasi benar-benar berjalan, perseteruan keduanya kemungkinan masih akan menjadi salah satu topik gosip selebriti yang terus mendapat perhatian dalam beberapa waktu ke depan.
