RuangKaltim mencatat pemerintah kembali menempatkan efisiensi logistik sebagai salah satu pekerjaan besar ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut biaya logistik nasional saat ini berada di kisaran 14 persen terhadap produk domestik bruto dan menargetkannya turun menuju 10 persen. Selisih sekitar empat poin persentase dinilai dapat memberikan ruang efisiensi besar bagi dunia usaha, distribusi barang, serta daya saing produk Indonesia.
Target tersebut disampaikan dalam ANTARA Business Forum 2026 pada Rabu, 23 September. Pemerintah melihat logistik sebagai salah satu sektor yang masih memiliki peluang perbaikan relatif besar di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Masalah logistik tidak hanya berkaitan dengan ongkos truk dari satu kota menuju kota lain. Rantai yang harus diperhitungkan jauh lebih panjang, mulai dari gudang, pelabuhan, dokumen, pembiayaan, waktu tunggu, distribusi antarpulau, hingga kemampuan kendaraan memperoleh muatan balik.
Mengapa Empat Persen Sangat Berarti?
Sekilas, penurunan dari 14 persen menjadi 10 persen terlihat tidak terlalu besar.
Namun, biaya logistik dihitung terhadap skala ekonomi nasional. Perubahan beberapa poin dapat memengaruhi biaya yang ditanggung produsen, distributor, eksportir, importir, hingga konsumen akhir.
Barang kebutuhan sehari-hari melewati beberapa tahapan sebelum sampai ke rak toko.
Produk dari pabrik harus dipindahkan ke gudang, masuk kendaraan angkutan, mungkin melewati pelabuhan atau terminal, kemudian kembali bergerak menuju pusat distribusi daerah.
Setiap waktu tunggu dan proses administrasi mempunyai biaya.
Jika alur tersebut dapat dipersingkat, perusahaan mempunyai ruang untuk mengurangi biaya operasi atau menggunakan dana pada kegiatan produktif lainnya.
Pemerintah sebelumnya bahkan menetapkan sasaran biaya logistik 12,5 persen terhadap PDB pada 2029 dan sekitar 8 persen pada 2045.
Target 10 persen karena itu dapat dilihat sebagai upaya mempercepat perbaikan yang sebelumnya direncanakan secara bertahap.
Digitalisasi Jadi Salah Satu Kunci
Salah satu instrumen yang sudah dikembangkan adalah National Logistics Ecosystem.
Melalui National Logistics Ecosystem, pemerintah menghubungkan berbagai layanan yang sebelumnya berjalan pada sistem berbeda.
Konsepnya mencakup pertukaran data antara instansi pemerintah dan sektor swasta, penyederhanaan proses, serta pengurangan pengulangan dokumen.
Layanan pemerintah, kepelabuhanan, transportasi, pergudangan, perbankan, hingga perizinan dapat terhubung dalam ekosistem yang lebih terpadu.
Dalam sistem lama, satu perusahaan dapat menghadapi beberapa proses yang sebenarnya menggunakan informasi serupa.
Pengulangan tersebut menghabiskan waktu sekaligus menambah biaya administratif.
Integrasi digital tidak berarti seluruh persoalan otomatis selesai. Sistem antarlembaga harus benar-benar dapat bertukar data, prosedurnya mudah dipahami, dan pelayanan tetap berjalan ketika terjadi gangguan teknologi.
Muatan Balik Masih Menjadi Persoalan
Masalah lain yang sering tidak terlihat oleh konsumen adalah backhaul atau muatan balik.
Truk dapat berangkat membawa barang dalam kondisi penuh, tetapi kembali dalam keadaan kosong karena tidak ada muatan yang sesuai.
Akademisi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Berty Argiyantari sebelumnya memberi contoh bahwa dari sepuluh truk menuju satu daerah, hanya empat atau lima yang mungkin memperoleh muatan ketika kembali.
Kondisi seperti itu membuat biaya perjalanan pulang tetap harus ditanggung.
Pada akhirnya, ongkos tersebut masuk dalam perhitungan harga jasa logistik.
Sistem digital yang dapat mempertemukan kebutuhan pengiriman dari dua arah berpotensi meningkatkan utilisasi kendaraan.
Prinsipnya mirip dengan mengurangi kursi kosong pada transportasi penumpang.
Semakin banyak kapasitas terpakai, semakin efisien biaya setiap perjalanan.
Pelabuhan dan Kereta Punya Peran Besar
Indonesia memiliki karakter geografis yang membuat laut menjadi bagian penting dalam distribusi.
Namun, pergerakan barang masih sangat bergantung pada transportasi darat untuk tahap awal dan akhir.
Pemerintah karena itu perlu memperkuat integrasi jalan, kereta, pelabuhan, dan kawasan industri.
Pemanfaatan kereta barang dapat membantu pada jalur dengan volume tinggi, sedangkan kapal tetap menjadi moda utama bagi distribusi antarpulau dalam jumlah besar.
Persoalannya bukan menentukan satu moda yang selalu paling baik.
Tantangannya adalah memastikan barang dapat berpindah dari satu moda ke moda lain tanpa waktu tunggu terlalu lama.
Sebuah kontainer yang tiba cepat melalui laut tetap menimbulkan biaya apabila kemudian harus menunggu berhari-hari sebelum mendapat kendaraan keluar pelabuhan.
Angka Biaya Logistik Perlu Dibaca dengan Metode yang Sama
Pembaca mungkin menemukan angka berbeda mengenai biaya logistik Indonesia.
Beberapa pemberitaan masih memakai angka 20 persen lebih terhadap PDB, sedangkan pemerintah menggunakan angka sekitar 14 persen.
Perbedaan tersebut dapat terjadi karena metodologi, komponen biaya, dan periode data tidak sama.
Pengukuran resmi yang dikembangkan pemerintah menggunakan pendekatan berbasis tabel input-output BPS dan menjadi rujukan untuk target nasional.
Kemenko Perekonomian menyebut angka sekitar 14,29 persen sebagai basis yang digunakan dalam kebijakan penurunan biaya logistik.
Karena itu, perbandingan antartahun sebaiknya menggunakan metodologi yang konsisten.
Tanpa cara hitung yang sama, sebuah angka dapat terlihat mengalami perbaikan atau kemunduran padahal sebenarnya hanya berbeda definisi.
Efisiensi Bisa Menekan Disparitas Harga
Logistik memiliki hubungan langsung dengan harga barang antardaerah.
Produk yang murah di lokasi produksi dapat menjadi jauh lebih mahal setelah bergerak melewati beberapa pulau dan pusat distribusi.
Bagi wilayah Indonesia timur atau daerah yang jauh dari pusat produksi, komponen transportasi dapat menjadi bagian cukup besar dari harga akhir.
Efisiensi rantai pasok berpotensi mempersempit perbedaan tersebut.
Namun, hasilnya tidak otomatis muncul karena perusahaan masih mempertimbangkan persaingan, biaya produksi, permintaan, dan margin usaha.
Pemerintah dapat menurunkan hambatan distribusi, tetapi keputusan harga akhir tetap dipengaruhi banyak faktor.
Target 10 Persen Membutuhkan Lebih dari Infrastruktur
Membangun pelabuhan, jalan, atau gudang tetap penting.
Akan tetapi, infrastruktur fisik tanpa perbaikan proses dapat menghasilkan aset yang tidak digunakan optimal.
Arus barang membutuhkan jadwal yang pasti, dokumen yang cepat, informasi kapasitas, dan koordinasi yang baik.
Data juga harus cukup transparan agar perusahaan dapat memilih rute dan moda paling efisien.
Usulan integrasi supply chain yang menghubungkan pengirim, penyedia jasa logistik, lembaga pembiayaan, dan pembeli internasional menunjukkan bahwa reformasi mulai bergeser dari sekadar pembangunan fisik menuju pengelolaan rantai secara menyeluruh.
Target biaya logistik 10 persen pada akhirnya tidak akan ditentukan oleh satu proyek.
Keberhasilannya bergantung pada bagaimana jalan, pelabuhan, teknologi, perizinan, pergudangan, pembiayaan, dan moda transportasi bekerja sebagai satu sistem.
Jika waktu tunggu berkurang dan kapasitas angkutan lebih optimal, manfaatnya dapat bergerak dari perusahaan logistik menuju produsen dan akhirnya konsumen

















